Kerjasama

Berbagai kebijakan yang menjadi landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Pedoman Kerjasama dan Pelaksanaan Kerjasama oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan diimplemntasikan oleh Prodi Magister Ilmu Perikanan adalah sebagai berikut:   

Kebijakan Terkait Kerjasama & Implementasi   

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsyiah;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan;
  10. Keputusan Rektor Unmul  tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama.,
  11. Data PKS yang di Lakukan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

 Dasar kebijakan dan peraturan–peraturan diantaranya adalah: 

  1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta,
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman,
  6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, 
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
  8. Rencana Strategis Universitas Mulawarman tahun 2020-2024.,
  9. Rencana Strategis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman tahun 2020-2024.

" target="_blank">